Selasa, 16 April 2013

Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012 ( Kuliah Kerja Lapang )

WELLY DANY PERMANA
FAKULTAS HUKUM UNIBRAW
2008


A.              JUDUL
Dalam Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini penulis mengangkat judul :
“ Implementasi PERMA No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP “
(Studi di Pengadilan Negeri Ngawi)

B.                 LATAR BELAKANG
Dalam “Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht” yang ditulis pada tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam WvS yang berlaku di Belanda. Bahkan sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam WvS Hindia Belanda (KUHP).[1] Kita sama-sama mengetahui bahwa KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menajdi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi meneggakkan hukum pidana materil, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang ini di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Didalam KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut  sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan  jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,00. Nilai yang sekecil itu berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia yaitu pada zaman kolonial Belanda dan dirubah pada tahun 1960-an, jika dibandingkan dengan sekarang tentu nilai Rp. 250,00 jelas sangat kecil apabila dijadikan suatu ukuran dalam suatu kerugian. Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan didasarkan pada pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,00. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP menjadi suatu harapan masyarakat agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Ahli hukum Belanda, Van Apeldorn, pernah mengemukakan bahwa, ” hukum sering disamakan dengan undang-undang; bagi masyarakat,hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam undang-undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang, pada umumnya ( tidak selamanya ) hukum ”[2]
Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam draft Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.[3] Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 diyakini akan menjadi awal bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Sesuai dengan visi dari badan peradilan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 24 UUD NRI 1945 Perubahan III ayat (1), Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[4] Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI PERMA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Studi di Pengadilan Negeri Ngawi)”
C.                TINJAUAN PUSTAKA
1.                                          TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA
Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:  
Menurut van Hamel:
“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.” (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[5]
Menurut Simons:
“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.) [6]
Menurut Ted Honderich: Punishment is an authority‟s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran). [7]
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.[8]

2.                                          TINJAUAN UMUM ASAS HUKUM
Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana sepatutnya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari gangguan atau serangan pihak lain. Kaidah merupakan pandangan obyektif masyarakat tentang apa yang seharusnya diperbuat atau tidak diperbuat. Pengertian Kaidah hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit ( nilai, norma ) dan peraturan hukum konkrit. Kaidah hukum dalam arti luas berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, yaitu sistem hukum.
Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.[9]
Dalam literatur, ditemukan beberapa pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, di antaranya :[10]
a.       Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma adasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
b.      Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut.
c.       Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
d.      Sudikno Mertokusumo mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.
e.       Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
Pada dasarnya asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, equality before the law. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, pidana, acara, yang merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas presumption of innocence dalam hukum acara pidana.[11]

3.                                          PENGERTIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pengakuan PERMA sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dikontrol, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan, dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan secara tegas sebagai suatu perundang-undangan, seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan. Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia, sehingga sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA dapat lebih ditingkatkan, sehingga PERMA dapat lebih mengoptimalkan peranannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.[12]


4.                                          TINJAUAN UMUM PERMA NO 2 TAHUN 2012
Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Dalam  Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.[13] Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (regeling) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “Interna Regeling”. Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).[14]

D.                RUANG LINGKUP KEGIATAN
1.      Bertolak dari kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan dalam latar belakang yang telah tersebut diatas  maka ruang lingkup kuliah kerja lapangan (KKL) yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Ngawi adalah tentang badan peradilan tingkat pertama dimana peradilan yang terikat dalam PERMA tersebut dan   untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang Agung, apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Ngawi dalam khususnya hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan memberikan wujud keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Ngawi dalam mengimplementasikan PERMA No 2 Tahun 2012, rekomendasi yang akan diberikan kepada penulis untuk perbaikan terhadap berlangsungnya kegiatan KKL, dan meningkatkan pemahaman mahasiswa atas disiplin ilmu yang sedang ditempuh melalui tambahan keterampilan, pengetahuan serta wawasan yang akan diperoleh dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

E.                 TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :
1        Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah Perma No 2 Tahun 2012 telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ngawi
2.      Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjadikan PERMA No 2 Tahun 2012 sebagai petunjuk dalam memutus perkara tindak pidana ringan
3.      Untuk mengetahui apa kendala Pengadilan Negeri Ngawi dalam mengimplementasikan PERMA No 2 Tahun 2012.
4.      Untuk mengetahui rekomendasi yang akan diberikan kepada penulis untuk perbaikan terhadap berlangsungnya kegiatan KKL.
5.      Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas disiplin ilmu yang sedang ditempuh melalui tambahan keterampilan, pengetahuan serta wawasan yang akan diperoleh dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

F.                 MANFAAT KEGIATAN
Dari Hasil Kuliah Kerja Lapangan  (KKL) yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ngawi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis.
1.                   Manfaat Teoritis
a.                   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
b.                  Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2.                   Manfaat Praktis
a.       Bagi Ahli Hukum.
                Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam mengkaji atau meneliti perkembangan hukum.
b.                  Bagi Praktisi terutama hakim yang berwenang dalam memutuskan perkara pidana di pengadilan.
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sedikit masukan bagi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.
c.                   Bagi Masyarakat
Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

G.                METODE KEGIATAN

a.      Metode wawancara yang merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada informan atau narasumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi
b.      Studi Dokumentasi adalah dengan menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
c.       Metode Observasi yaitu melakukan  pengamatan yang  dilakukan terhadap obyek yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.


H.                Tahapan Kegiatan
Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:
KEGIATAN
MINGGU 1
MINGGU 2
MINGGU 3
MINGGU 4

PERSIAPAN





PELAKSANAAN






EVALUASI





















DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Yogyakarta
P.A.F, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung
Sutiyoso, Bambang, 2012, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta
Taufik Makarao, Muhammad, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan,  Kreasi Kencana, Yogyakarta

Internet :

Diakses dari  http://nasima.wordpress.com/2012/02/07/asal-usul-tindak-pidana-ringan/ ,  pada tanggal 1 Agustus 2012 pukul 23.32
Diakses dari http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, pada tanggal 2 Agustus 2012 pukul 01.00
Diakses dari  http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, pada tanggal 6 September 2012 pukul 06.00
Diakses dari http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-sistem-perundang-undangan.html, pada tanggal 6 September 2012 pukul 06.30
Diakses dari http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, pada tanggal 6 September 2012 pukul  07.00


[1]Diakses dari  http://nasima.wordpress.com/2012/02/07/asal-usul-tindak-pidana-ringan/ ,  pada tanggal 1 Agustus 2012 pukul 23.32
[2] Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, (Genta Publishing, 2012), hal. 17.
[3] Diakses dari http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, pada tanggal 2 Agustus 2012 pukul 01.00
[5] P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984), hal. 34.
[6] Ibid., hal. 35.
[7] Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk
 Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 18
[8] Diakses dari  http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, pada tanggal 6 September 2012 pukul 06.00
[9] Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum,( Yogyakarta : UII Press, 2012 ) hal. 44-45
[10] Ibid
[11] Ibid
[12] Diakses dari http://lumbuun.blogspot.com/2010/07/perma-sistem-perundang-undangan.html, pada tanggal 6 September 2012 pukul 06.30
[13] Diakses dari http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, pada tanggal 6 September 2012 pukul  07.00

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar